Hermeneutika Korban: Memandang Democide dari Sudut Pandang Korban

ditulis untuk mata kuliah Agama dan Masyarakat, oleh: 

Frebin Thearona S.

Ivan Gilang Kristian

Sevi Nia Sari

Filina Widhianingtyas 

Angela Debora M. P. 

Kenyataan Democide dan Impunitas di Indonesia

Sebagai pengantar dalam buku “Kesucian Politik”, Christianto Wibisono meggunakan istilah democide yang diadaptasinya dari R. J. Rummel untuk menggambarkan tindakan pelanggaran HAM berat oleh rezim penguasa terhadap rakyatnya sendiri^[1]. Ia mengajak pembaca untuk membuka mata dan menyadari bahwa Negara seringkali melakukan dan menghalalkan pelanggaran HAM atas dasar kedok “demi keamanan Negara”, “mengganggu ketentraman publik” dan sebagainya. Seperti yang berusaha dilakukan oleh Andalas, beliau juga hendak menggugah hati kita untuk melihat kenyataan menyedihkan bahwa para pelanggar HAM seringkali tak tersentuh hukum. Namun lebih dari itu, Christianto Wibisono juga mengkritik sikap masyarakat beragama di Indonesia yang cenderung jatuh kepada pertanyaan-pertanyaan teodice ketika diperhadapkan dengan ketidakadilan dan berbagai bencana. Beliau mengajak kita untuk tidak berputus asa melihat kenyataan dan mulai menyalahkan Tuhan. Sebaliknya Christianto Wibisono mengajukan sebuah wacana tentang Tuhan versi infiniti yang melampaui segala rezim dan kekemampuan manusia. Menurutnya Tuhan versi infiniti ini menghukum perlakuan Negara yang menghalalkan bahkan melindungi pelanggar HAM dengan menahan berkatNya dari bangsa tersebut. Beliau hendak mengajak pembaca menyadari bahwa segala krisis yang terjadi di bangsa kita adalah akibat dari rusaknya moral rezim pemimpin bangsa. Yang harus dilakukan adalah pertobatan Negara tersebut dan menurut beliau, upaya yang dilakukan Andalas dalam bukunya “Kesucian Politik”, adalah salah satu cara memperjuangkan pertobatan itu.

Senada dengan itu, Andalas bahkan menyebut Indonesia dengan segala tindakan pelanggaran HAM, impunitas dan politik amnesia sebagai Negara criminal yang perlu melakukan pertobatan politik^[2]. Di dalam kedua bukunya, Andalas mengajak pembaca untuk mengingat kembali para korban kejadian TSS (Trisakti – Semanggi I – Semanggi II) dan melihat upaya Paguyuban Keluarga Korban dalam memperjuangkan keadilan di negara yang tidak adil ini.
Untuk dapat memahami apa yang sedang diperjuangkan oleh Andalas, kita perlu mengetahui dengan lebih jelas kejadian TSS itu. Sebagian besar dari kita berusia sekitar 6-8 tahun ketika kejadian ini berlangsung. Banyak dari kita yang mengenal kejadian-kejadian tersebut sebagai masa kelam bangsa kita namun jauh dari jangkauan, seperti kejadian pembantaian PKI dan tekanan politik pada era Orde Baru. Berikut kami melampirkan kronologi kejadian Semanggi I yang di ambil dari situs resmi Departemen Pertahanan Indonesia Peristiwa Semanggi dan beberapa video mengenai kejadian-kejadian tersebut: Cuplikan Tragedi Semanggi. dan Cuplikan Aksi Kamisan

Keheningan Subversif: Kamisan sebagai hari perlawanan atas pelupaan

Aksi kamisan tercetus dari perbincangan para orang tua korban dalam perjalanan pulang dari pertemuan paguyuban. Para orang tua korban menilai kinerja aparat negara belum mengarah pada kemajuan apalagi penyelesaian, khususnya dalam kasus Trisakti-Semanggi. Para keluarga korban ini akhirnya menggagas sebuah aksi hening di depan Istana Presiden untuk menekan lembaga negara dan melawan pelupaan. Keheningan menjadi bahasa resistensi paguyuban keluarga korban terhadap amnesia sosial^[3]. Dalam bahasa inilah paguyuban keluarga korban mengajak kita untuk masuk dalam dunia korban dan kelurga korban. Keheningan yang menolak penggunaan kata, seringkali menjadi jalan terakhir bagi kelurga korban untuk memberikan kesaksian terhadap bahasa negara yang terkadang mengingkari sebuah kebenaran.

Dalam aksi ini, paguyuban keluarga korban hendak menghadirkan kembali peristiwa Trisakti-Semanggi ke dalam masa kini karena paguyuban menganggap rentang waktu pristiwa akan melemahkan ingatan publik, dalam hal ini paguyuban keluarga korban berperan menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan antara korban dan publik pada masa kini. Kelemahan dari keheningan subversif ini ada dua, yang pertama keheningan rentan jatuh menjadi kebungkaman^[4] dan yang kedua, pendengar publik sering kali kesulitan menangkap pesan secara penuh^[5].

Terhadap Tragedi Semanggi II ini, keluarga korban menuntut penyelesaian melalui pengadilan HAM ad hoc. Namun, untuk menuju ke penyelesaian tersebut selalu ada upaya-upaya untuk menghadangnya baik melalui tataran hukum maupun secara politis. Kasus Trisakti dan Semanggi I-II (TSS) kini masih menggantung karena Kejaksaan Agung menolak menindaklanjuti hasil penelitian Komnas HAM yang menyatakan bahwa dalam kasus TSS terjadi pelanggaran HAM berat. Penolakan itu disertai alasan karena belum dibentuk pengadilan HAM ad hoc melalui keppres berdasarkan usulan DPR. Sementara itu DPR tidak mau mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc kepada presiden karena telah ada rekomendasi DPR 9 Juli 2001 berupa laporan akhir Pansus DPR yang menyatakan bahwa peristiwa TSS bukan pelanggaran HAM berat. Pada 30 Juni 2005 Komisi III DPR merekomendasikan agar kasus TSS dibuka kembali, tetapi lagi-lagi kandas setelah Bamus (Badan Musyawarah) DPR tidak mau mengagendakannya dalam rapat pimpinan DPR. Rekomendasi Komisi III DPR tersebut hanya mendapat dukungan 3 fraksi di DPR yaitu Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi PAN. Sampai sekarang kasus TSS ini masih menjadi bola panas yang menggeliat di antara beberapa instansi yang mestinya berkompeten, yaitu Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR^[6] .

Anamnesis Sosial vs Politik Amnesia

Masa-masa tragedi hingga masa-masa akan peringatan tragedi merupakan masa-masa kritis bagi korban. Peringatan setelah tragedi merupakan sebuah upaya untuk mencegah kelupaan pada kejadian yang sering disebut amnesia sosial. Peringatan bukan hanya berfungsi sebagai penolakan akan kelupaaan, tapi juga ungkapan akan sulitnya keluarga dan korban dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kesulitan ini membuat keluarga hanya mampu mencari kebenaran dari data resmi pemerintahan.

Terkadang banyak orang yang menganggap bahwa penyebab amnesia sosial merupakan publik yang tidak perduli dengan kejadian, namun ternyata korban dan keluarga juga ambil andil didalamnya. Hal ini dikarenakan korban dan keluarga membutuhkan waktu lama untuk diam dalam upaya pererimaan akan tragedi. Sehingga waktu ini memakan beberapa kronologi hingga kebenaran yang ada.

Kejadian yang telah lewat berpuluh-puluh tahun tidak pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Dalam kejadian seperti itu mereka tetap harus menghadapi realitas kehidupan sehari-hari termasuk pengucilan dan penghinaan. Kebanyakan korban dan atau keluarganya mengalami trauma yang sangat dalam. Mereka tidak dapat melupakan, bahkan terus dihantui oleh kejadian yang menimpa mereka atau anggota keluarga yang dicintai^[7].

Politik anamnesis merupakan kosa kata yang berlawanan arti dengan kelupaan sosial. Politik anamnesis dapat disebut dengan menolak lupa. Politik ini muncul ditandai dengan menghadirkan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu pada masa sekarang. Politik anamnesis memandang sebuah kejadian dari sisi korban secara utuh.

Definisi Korban

Sebelum lebih dalam membahas tentang Hermeneutik Korban yang diajukan Andalas, kelompok hendak memperjelas tentang istilah korban. Pengertian korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah orang (atau hewan) yang menjadi menderita (mati dsb) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dsb. Jika dihubungkan dengan makna yang bersifat religius, korban adalah manusia yang menderita baik fisik ataupun mental akibat tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia serta akibat kekerasan berlatarbelakang politik termasuk akibat kerusuhan komunal yang banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini^[8].

Dalam salah satu diskusi sepanjang lokakarya yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ke VI di Surabaya November 2000, sempat muncul ungkapan bahwa “kita semua adalah korban rezim”. Mengacu pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan khususnya ayat 1 dan 2, korban adalah “orang-orang yang secara perorangan maupun kolektif telah mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau pelemahan substansial atas hak-hak dasar mereka, karena tindakan atau kelalaian yang merupakan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum-hukum yang menetapkan penyalahgunaan kekuasaan itu sebagai kejahatan.^[9]” Pengertian korban juga meliputi, bilamana sesuai, anggota keluarga atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang telah menderita dalam membantu korban dalam kesukaran atau mencegah jatuhnya korban. Mereka yang korban karena membantu korban atau mencegah jatuhnya korban, mencakup para pembela hak asasi manusia atau relawan atau pegiat kemanusiaan^[10].

Hermeneutik Korban

Tragedi kemanusiaan 1998 menggugah kembali pertautan antara agama dan politik. Dalam tragedi ini Gereja dipaksa untuk menghadapi realitas penderitaan dan korban politik oleh rezim kriminal. Gereja sebagai pihak yang memeluk Allah membela dan bekerja, menyingsingkan lengan dan berdiri di samping korban untuk melawan ancaman perendahan dan pengambilan paksa kehidupan oleh rezim kriminal. Sebagai tokoh teologi politik kemanusiaan di Indonesia, Andalas mengemukakan bahwa dalam tragedi kemanusiaan Semanggi, dapat disaksikan pengillahan negara dengan ideologi keamanan nasional yang mencederai dan merenggut kehidupan korban secara paksa^[11]. Agama dan politik sebagai mitra seharusnya menghadirkan kesucian politik di tengah-tengah tragedi kemanusiaan 1998. Tokoh teologi politik, Johann Baptist Metz mencoba mendialogkan antara teologi dan politik, hal ini beranjak dari kecenderungan teolog yang membiarkan pengillahan politik. metz mempunyai argumen bahwa teologi Kristen hendaknya terlibat dalam membebaskan politik dari berhala totalitarianisme. Dalam bahaya totaliter yang menghancurkan kenangan penderitaan korban, teolog mengembalikan kenangan penderitaan sebagai tradisi subversif sekaligus menjadi mitra politikus untuk menjalankan tanggung jawabnya mewujudkan emansipasi atau kebebasan. Sebaliknya politikus juga mengingatkan teolog agar sensitif dengan sentuhan penderitaan korban yang seringkali teolog kebal. Politikus yang telah menjadi mitra dari teologi menggugah teologi untuk kembali ke kehidupan yang nyata, kehidupan manusia yang menderita dan menjadi korban. “Politikus menjadi rekan bagi teolog untuk menunaikan panggilan menghadirkan penebusan manusia di dunia.^[12]”

Andalas sendiri mengajukan Hermeneutika Korban sebagai salah satu bentuk jawaban atas tantangan di atas. Hermeneutika Korban merupakan hermeneutika yang muncul dari gagalnya hermeneutika politik yang lebih membahas dan mencari kebenaran dari pemerintahan. Hermeneutika korban menawarkan perspektif baru dalam memandang persoalan korban tragedi kekerasan negara. Ia melihat kegagalan hermeneutika politik dalam membela hidup korban. Titik tolak hermeneutika politik adalah negara. Hermeneutika politik berusaha membongkar identitas negara sebagai pelaku kekerasan terhadap hidup korban. Negara dalam kenyataannya sangat lihai menggelar orkestra kekerasan tanpa meninggalkan jejak. Mereka sering kelelahan mengejar negara sebagai terdakwa utama dalam tragedi kemanusiaan. Pada saat yang sama, mereka cenderung melepaskan solidaritas mereka dengan korban^[13].

Di mata Andalas, upaya untuk mencari kebenaran dengan menyoroti Negara/pemerintah sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan. Oleh karena itu, beliau mengajukan apa yang disebutnya sebagai “hermeneutik korban”. Beliau berusaha melihat dan mencari kebenaran dengan pendekatan dari sudut pandang korban. Dengan mengenal penderitaan dan perjuangan korban kita akan mampu membangun sebuah anamnesis sosial yang menjadi antidote (obat penawar) dari politik amnesia, yang melanggengkan democide dan impunitas di negara kita.

Beranjak dari interaksi dengan korban dan paguyuban keluarga korban, Andalas melihat kisah Yesus dalam Injil dengan baru yang menampilkan latar agama dan politik serta rezim kriminal yang berkuasa.

Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang sangat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan Ia tidak mau dihibur Sebab mereka tidak ada lagi^[14].

Rezim kriminal membantai anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya dalam rentang usia bayi Yesus. Pembantaian membabi buta oleh Herodes yang melihatnya sebagai ancaman politik. Dalam Injil Matius tersebut penulis memakai kutipan dari Kitab Yeremia untuk membahasakan kedalaman penderitaan orang tua korban, ratapan sekaligus protes perempuan terhadap rezim antikehidupan^[15].

Tragedi kemanusiaan tentu menciptakan kenangan getir bahkan bagi Yusuf dan Maria yang dapat menyelamatkan Yesus. Pergantian rezim politik dari Herodes kepada anaknya Arkhelaus tidak memberi jaminan kehidupan aman bagi Yesus. Tragedi kehidupan akan kembali terulang jika penerusnya juga menjalankan kebijakan seperti pendahulunya. Dengan demikian Yusuf dan Maria memilih untuk menjauhi rezim kriminal dan tinggal di tempat yang jauh^[16].

Dalam Injil Lukas terdapat pewartaan profetik Yohanes dan Pewartaan penebusan Yesus. Yohanes memanggil kerumunan massa sebagai keturunan ular beludak. Yohanes menegur prajurit untuk menghindari perampasan dan pemerasan, juga menegur Herodes karena kajahatan seksual dan kejahatan politiknya yang berakhir pada penangkapan Yohanes.

Yesus menggugat praktek penarikan pajak yang membebani bahu rakyat, para pemungut cukai yang menjadi kepanjangan rezim politik yang memeras kehidupan rakyat. Karenanya Yesus dijebak oleh orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi^[17].

Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?^[18]

Yesus menghindari jebakan dengan gugatan balik kepada orang Herodian yang mewakili negara dan kaum Farisi yang mewakili agama dengan pernyataan:

Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar; dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah^[19]!

Yesus berbicara kepada pendengarnya mengenai kepemimpinan-dalam-pelayanan politik yang mengapdi kepada Allah dan melayani rakyatnya. Meskipun Yesus hidup di bawah rezim politik kriminal namun Yesus tidak memukul rata semuanya. Yesus menyembuhkan hamba pewira di Kapernaum. Perwira itu mengasihi hambanya dan mengundang Yesus untuk menyembuhkannya. Ia juga mengasihi warga dan mendukung hidup keagamaan warga dengan mendukung pembangunan tempat ibadah mereka. Selain itu disebut juga Yohana, istri bendahara Herodes yang mendukung pelayanan Yesus. Akan tetapi Yesus dengan mengecam orang yang menindas rakyat, Yesus menyebut Herodes serigala. Dan Yesus mengingatkan tanggung jawab pejabat politik sebagai pelindung dan pelayan rakyat^[20].

Yesus menolak dakwaan kriminal agama dan politik saat ditangkap di Getsemani. Imam-imam kepala dan Mahkamah Agama, representatif negatif pejabat agama, menuduh Yesus di hadapan pengadilan agama dengan menghadirkan saksi palsu yang memberatkan diri-Nya. Namun kesaksian mereka bertentangan satu sama lain. Pengadilan agama mempersalahkan Yesus sebagai penghujat Allah karena mengklaim diri sebagai Mesias. Mereka kemudian menyerahkan Yesus kepada Pilatus dengan tuduhan menyesatkan rakyat. Institusi agama dan politik yang bertanggung jawab menjaga kebenaran justru melacurkan diri dengan drama pengadilan yang didesain untuk mengalahkan gugatan korban. Tindakan Pilatus mencuci tangan dan janji pejabat agama untuk menanggung darah Yesus membongkar kekotoran agama dan politik saat itu.

Poltik bela rasa Yesus berseberangan dengan teologi elite, yaitu politik kesalehan dan kemurnian yang berpusat di kenisah dan memberikan legitimasi pada tatanan bersama yang ada. ... Politik dan teologi elite menempatkan rakyat di bawah kaki penguasa. ... Kerajaan Allah memiliki nuansa teo-politik. Para pendengar Yesus mengetahui kekuasaan Herodes atau Kaisar. Allah mengajukan paradigma baru dalam memerintah umat-Nya^[21]

.

Saat memanggul salib ke Golgota, Yesus bersua dengan perempuan yang berdiri di sepanjang jalan salib dan meratapi penderitaan-Nya. Dialog hati berlangsung antarpribadi yang menderita di bawah rezim agama korup dan politik kriminal. Yesus menghargai bela rasa para saudari terhadap penderitaan-Nya. Di tengah penderitaan sebagai perempuan, mereka masih dapat berbela rasa dengan penderitaan Yesus. Mereka membawa serta pula penderitaan anak-anak dan pribadi-pribadi lain yang dekat dengan kehidupan mereka. Yesus mendorong perempuan mengingat penderitaan mereka dan anak-anaknya. Ia menangkap penderitaan yang dialami perempuan dan meyingkapkannyakepada kita. Dalam penderitaan salib, Ia menunjukkan bela rasa terhadap penderitaan orang yang mengikuti jalan salib-Nya. Perempuan menjadi saksi atas kriminalitas rezim yang menghukum korban tanpa kesalahan dengan memandang penyaliban Yesus. Kriminalitas rezim terpampang telanjang melalui tubuh Yesus tersalib yang dipertontonkan kepada publik^[22].

Tanggapan Kritis

Tulisan Andalas dalam kedua buku ini adalah upaya seorang teolog yang juga pekerja sosial yang bergelut dengan ketidakadilan dari pemerintah sendiri. Berdasarkan pengalamannya, beliau berusaha mengajak pembaca, khususnya masyarakat Indonesia untuk tidak lagi terlena dalam buaian dan permainan politik pemerintah yang menyesatkan. Dalam hal ini, beliau berupaya untuk mengangkat kisah dan perjuangan para korban ketidakadilan untuk melawan politik amnesia yang dilancarkan oleh pemerintah.

Bisa kita lihat, bagaimana Andalas terlibat secara langsung dan emosional dengan korban kekerasan TSS (Trisakti-Semanggi I-Semanggi II). Tentu saja dengan pengalaman itu, bisa dipahami bagaimana ia akhirnya mengambil jalan ini untuk mengutarakan protesnya akan ketidakadilan. Kita juga bisa melihat titik terang yang menjadi tujuan Andalas dengan pendekatan ini. Jika masyarakat bisa mengenal, memahami dan berbela rasa dengan para korban, maka pemerintah tidak akan bisa menghapus tindakan kriminalnya begitu saja. Pada akhirnya anamnesis sosial akan membangunkan raksasa tidur yang mampu melawan kelicikan pemerintah yaitu, opini masyarakat. Selama ini, pemerintah bisa selamat dari cengkraman tangan keadilan hanya karena mereka mampu mempermainkan berita, sejarah, ingatan dan akhirnya opini masyarakat tentang kasus tersebut.

Akan sangat naif, jika kelompok menyarankan bahwa kita harus bersikap objektif, apalagi netral. Masyarakat yang selama ini menganggap dirinya mengambil sikap „netral“, tanpa mereka sadari telah mendukung politik amnesia dan impunitas dalam bangsa sendiri. Di dalam sejarah dan berita yang penuh dengan manipulasi (mutilated knowledge), keberpihakan adalah sesuatu yang pasti. Apakah kita memilih untuk mengikuti arus berita dan permainan issue oleh negara serta melupakan tindak pelanggaran HAM, ataukah seperti Andalas dan para pekerja sosial yang lain, kita mau menempatkan diri bersama dan di samping para korban untuk memperjuangkan keadilan?

Namun kita juga harus berhati-hati. Keberpihakan pada korban juga harus dilakukan dengan kritis. Sindhunata, dalam bukunya „Kambing Hitam: Teori René Girard“ mengingatkan kita bahwa kita perlu menyadari adanya bahaya dalam keberpihakan ini. R.Schwager, dikutip oleh Sindhunata, mengemukakan bahwa kelemahan dari teologi yang memihak korban (teologi pembebasan, teologi feminis, teologi ekologi dan teologi politik, termasuk hermeneutik korban yang diangkat oleh Andalas) memiliki kelemahannya. Teologi yang seperti ini cenderung untuk tidak melakukan analisis yang memadai dan menyeluruh (antropologis, kultural, sosial, agama dan teologis) yang terarah kepada korban^[23].
Ketika kita berpihak kepada korban, ada resiko untuk tidak lagi mampu melihat secara holistik dan jatuh kepada keberpihakan yang buta. Kepedulian terhadap korban kemudian bisa saja dijadikan alasan untuk tindak kekerasan yang baru. Kejadian pembantaian anggota PKI pada tahun 1965 adalah contohnya. Masyarakat mendukung dan ikut melakukan pembantaian karena memandang TNI sebagai korban dan PKI sebagai pelaku kejahatan. Pada akhirnya keberpihakan masyarakat pada korban G30S/PKI membuahkan kekerasan yang jauh lebih kejam dan menyedihkan daripada pemicunya.

Kita perlu menyadari bahwa predikat korban adalah sesuatu yang tidak sederhana. Dengan memberikan predikat korban kepada seseorang atau kelompok tertentu, secara tidak langsung kita akan menempatkan pihak oposisi mereka sebagai pelaku yang perlu dilawan dan diadili. Padahal, banyak juga orang yang secara sengaja menempatkan dirinya sebagai korban, atau ada juga korban yang tidak sepenuhnya berada di pihak yang benar. Ada juga kasus di mana kedua belah pihak merupakan korban. Jadi keberpihakan pun perlu disikapi dengan kritis.

[1] Christianto Wibisono dalam buku karangan P. Mutiara Andalas, SJ. Kesucian Politik. (Jakarta: Libri, 2008)h. ix

[2] P. Mutiara Andalas, SJ. Lahir dari Rahim. (Yogyakarta:Kanisius, 2009) h.269-275

[3] Andalas. Kesucian., h.8

[4] Andalas. Lahir., h. 265

[5] Ibid., h. 263

[6] Andalas. Kesucian., h. 6-7

[7] Karlina Leksono-Supelli. “Mendengarkan Suara Kesunyian” dalam Eddy Kristiyanto (ed.) Etika Politik dalam Konteks Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2001) h. 41

[8] Kristiyanto. Etika politik, h. 40

[9] United Nation: Declaration of Basic Prinsiples of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power; General Assembly Resolution 40/34 (29 November 1985), Report No. A/40/881, dalam buku Etika politik, h. 43-44

[10] Kristiyanto. Etika politik., h. 44

[11] Andalas. Lahir., h. 278.

[12] Johann Baptist Metz, Faith in History and Society: Toward a Practical Fundamental Theology. New York: The Seabury Press, 1980. Hlm. 110, 117-124. yang dituturkan kembali oleh Andalas, SJ dalam bukunya Lahir.,h. 275-276

[13] Andalas. Kesucian., h. 14

[14] Matius 2:16-18.

[15] Andalas. Lahir., h. 278-279.

[16] Ibid., h. 279.

[17] Ibid., h. 280.

[18] Markus 12: 14.

[19] Markus 12: 17.

[20] Andalas. Lahir., h. 281.

[21]Marcus J. Borg, The God We Never Knew: Beyond Dogmatic Religion to a More Authentic Contemporary Faith (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1997), hlm. 143-144. Yang dikutip oleh P. Mutiara Andalas, SJ dalam bukunya Lahir., h. 282.

[22]Andalas. Lahir., h. 283.

[23] Dikutip oleh Sindhunata. Kambing Hitam: Teori Rene Girard. (Jakarta: Gramedia, 2006) h. 269-297